Resume

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 43/PMK.03/2009

Tanggal:
3/03/2009

Tentang:
Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu

Pekerja yang berpenghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan tidak lebih dari Rp 5 juta sebulan berhak mendapat fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Namun pekerja yang berhak mendapat fasilitas tersebut hanyalah yang bekerja di usaha-usaha tertentu berupa: 1) pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan; 2) perikanan; dan 3) industri pengolahan, yang disebutkan secara rinci dalam lampiran Peraturan Menkeu ini.

Pemberi kerja wajib membayarkan secara tunai PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah tersebut kepada pekerja yang berhak mendapat fasilitas. PPh yang wajib dibayar adalah sebesar PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan kerja dan wajib dibayar pada saat terjadinya pembayaran penghasilan pekerja.


Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 49/PMK.03/2009

Tanggal:
18/03/2009

Tentang:
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
43/PMK.03/2009
Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu

Hingga Juni 2009, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja-pekerja yang memenuhi syarat, yaitu yang penghasilannya tidak lebih dari Rp 5 juta sebulan dan bekerja di 3 (tiga) jenis usaha tertentu. Namun mulai Juli 2009, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tersebut hanya diberikan kepada pekerja yang sudah mempunyai NPWP.

Untuk pekerja yang belum mempunyai NPWP, besarnya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah adalah sebesar pajak yang terutang berdasarkan tarif umum dan tidak termasuk kenaikan tarif pajak sebesar 20% lebih tinggi bagi yang belum memiliki NPWP. Jika setelah Juni 2009 suatu pekerja belum memiliki NPWP, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tidak dapat diberikan. Fasilitas tersebut hanya diberikan setelah pekerja yang bersangkutan memiliki NPWP.


Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER – 22/PJ/2009

Tanggal:
4/03/2009

Tentang:
Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu

Sedikit mengulang ketentuan yang telah disebutkan dalam PMK: 43/PMK.03/2009, peraturan ini menjelaskan kembali bahwa pekerja di usaha-usaha tertentu dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 5 juta sebulan diberikan fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah.

Adapun usaha-usaha tertentu itu adalah: a) usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan; b) usaha perikanan; dan c) usaha industri pengolahan.

Pada saat membayarkan penghasilan pekerja, pemberi kerja wajib membayarkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tersebut secara tunai kepada pekerja, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan/ menanggung PPh Pasal 21 atas penghasilan pekerjanya. Kemudian, pemberi kerja wajib menyampaikan realisasi pembayaran PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada KPP dengan menggunakan formulir yang ditetapkan dalam lampiran II peraturan ini.

Meski tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh pemberi kerja, pemberi kerja tetap wajib membuat SSP yang dibubuhi cap/tulisan “Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor 43/PMK.03/2009”. Formulir dan SSP tersebut harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 pada masa pajak yang sama. Selain itu, pemberi kerja juga wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah kepada setiap pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Bagi pekerja, PPh Ditanggung Pemerintah ini berfungsi sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009.

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah ini berlaku untuk masa Februari 2009 sampai dengan masa November 2009 dan dilaporkan paling lama tanggal 20 Desember 2009. Jika terdapat ketidakbenaran atas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, maka PPh Ditanggung Pemerintah tersebut akan ditagih kembali kepada pemberi kerja. Mengenai contoh-contoh penghitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah ini, penjelasannya dapat dilihat lebih lanjut dalam lampiran I peraturan Dirjen Pajak ini.


Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER – 26/PJ/2009

Tanggal:
18/03/2009

Tentang:
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ./2009 tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu

Terdapat penambahan Pasal 1A, ayat (1a) pada Pasal 3, dan Pasal 3A dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ./2009. Selain itu terdapat perubahan Pasal 5 dari peraturan Dirjen Pajak yang sama. Berdasarkan pasal dan ayat yang ditambah dan diubah ini, terdapat ketentuan baru sebagai berikut:

  1. Jika suatu pekerja tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah hanyalah sebesar pajak terutang sesuai tarif umum UU PPh dan tidak termasuk kenaikan tarif sebesar 20% bagi pekerja yang belum memiliki NPWP. Kenaikan sebesar 20% tersebut tetap dipotong oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pekerja dan disetor ke kas negara;
  2. Jika pada Masa Pajak Juni 2009 suatu pekerja belum memiliki NPWP, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah hanya diberikan pada masa pajak setelah pekerja yang bersangkutan memiliki NPWP;
  3. Jika jumlah pekerja yang menerima PPh Pasal Ditanggung Pemerintah lebih dari 30 (tiga puluh orang), pemberi kerja harus menyampaikan daftar pekerja yang telah menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam bentuk media elektronik dan formulir realisasi pembayaran PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dibubuhi cap “DAFTAR PEKERJA YANG TELAH MENERIMA PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ADALAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM MEDIA ELEKTRONIK YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI FORMULIR INI.” Bersamaan dengan realisasi pembayaran PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan SSP yang dibubuhi cap “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR
    43/PMK.03/2009” oleh pemberi kerja, daftar pekerja ini harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh yang disampaikan;
  4. Jika PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah terlanjur disetor ke kas negara sehingga terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dalam suatu Masa Pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada masa berikutnya melalui SPT Masa PPh Pasal 21;
  5. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang terlanjur disetor ke kas negara wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja pada saat pembayaran penghasilan Masa Pajak berikutnya;
  6. Dalam hal ditemukan ketidakbenaran atas pelaksanaan pemberian PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yaitu:
    1. pemberi kerja tidak membayarkan PPh Pasal 21 kepada pekerja yang memenuhi syarat;
    2. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada pekerja yang tidak memenuhi syarat,

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah tersebut ditagih kembali kepada pemberi kerja beserta sanksi sesuai Pasal 13 ayat (3) UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007).


Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2009

Tanggal:
9/02/2009

Tentang:
Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Penghasilan berupa dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan PPh sebesar 10% dan bersifat final. Pengenaan pajak ini dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau ditunjuk untuk membayar deviden.
Prosedur teknis mengenai ketentuan yang mulai berlaku 1 Januari 2009 ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menkeu.


Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2009

Tanggal:
9/2/2009

Tentang:
Bantuan/Sumbangan Termasuk Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Bantuan/sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan dari pengenaan PPh sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan/penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun zakat yang dimaksud adalah zakat yang diterima oleh: a) badan amil/lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh Pemerintah; dan b) penerima zakat yang berhak. Sementara itu, yang dimaksud sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia adalah sumbangan keagamaan yang diterima oleh: a) lembaga keagamaan yang dibentuk/disahkan oleh Pemerintah; dan b) penerima sumbangan yang berhak. Dan bantuan/sumbangan yang dimaksud adalah pemberian dalam bentuk uang/barang kepada orang pribadi/badan. Pengecualian dari pengenaan PPh ini berlaku sejak 1 Januari 2009.


Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 249/PMK.03/2008

Tanggal:
31/12/2008

Tentang:
Penyusutan Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud Yang Dimiliki dan
Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu

Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dapat menyusutkan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat harta tersebut. Bidang-bidang usaha yang dimaksud meliputi: a) bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun; b) bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun; dan c) bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan di mana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Sementara itu harta berwujud yang dimaksud adalah aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu, yaitu: a) bidang usaha kehutanan, meliputi tanaman kehutanan, kayu; b) bidang usaha industri perkebunan tanaman keras meliputi tanaman keras; dan c) bidang usaha peternakan meliputi ternak, termasuk ternak sapi pejantan.

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dimulai pada bulan produksi komersial, yaitu bulan di mana penjualan mulai dilakukan. Termasuk pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud adalah biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit. Tidak termasuk sebagai pengeluaran adalah biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam hal harta berwujud dijual, maka harga jual merupakan penghasilan dan nilai sisa buku merupakan kerugian.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s